Masalah – Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Masalah – Masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Diantara banyak masalah yang menimpa Indonesia, salah satunya terdapat masalah yang sangat penting dan belum terselesaikan hingga saat ini yaitu masalah Pengangguran. Berikut sedikit penjelasannya :


PENGANGGURAN

Pengangguran akan lebih banyak memberikan dampak yang kurang baik bagi kegiatan ekonomi suatu Negara. Pengangguran akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar – benar poduktif menjadi semakin berat, disamping secara sosial pengangguran akan menimbulkan kecendrungan masalah – masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Pengertian pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama.

Jenis – jenis pengangguran :

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi :
a. Pengangguran terselubung, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
b. Setengah menganggur, adalah tenaga keja yang tidak bekerja secara optimal karma tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
c. Pengangguran terbuka, adalah tenaga kerja yang sungguh – sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

 Berdasarkan penyebab terjadinya :

a. Pengangguran Friksionil, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik.
b. Pengangguran structural, adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha sehingga terpaksa mengurangi tenaga kerja.
c. Pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Seringkali pengangguran ini terjadi karena kemampuan dan keahlian pekerja yang tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
d. Pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh, dikarenakan kemunduran dan resesi akonomi. Sehingga ini mirip dengan pengangguran structural, hanya pada pengangguran jenis ini, kejadiannya adalah lebih meluas dan menyeluruh.
e. Pengangguran musiman, adalah pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim. Jenis pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian.
f. Pengangguan konjungtural, adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik – turunnya) kehidupan perekonomian / siklus ekonomi.

Penyebab terjadinya pengangguran :

a. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja
b. Struktur lapangan kerja tidak seimbang
c. Kebutuhan jumlah dan jenis terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang
d. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
e. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja angkatan daerah tidak seimbang.

Dampak – Dampak Pengangguran :

 Terhadap Perekonomian Suatu Negara :
a. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapinya. Hal ini terjadi karena pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya).
b. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang.
c. Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi akibatnya tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.

 Terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat
a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian
b. Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan
c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik

Di Indonesia sendiri walaupun pemerintah mengatakan angka pengangguran sudah berkurang sekian persen, tetapi tetap saja pemerintah terus berupaya mengatasi pengangguran ini, kaena pemerintah serta masyaakat menyadai sekali bahwa pengangguran akan memiliki dampak negative yang lebih besar. Beberapa langkah dan kebijaksanaan pemerintah yang pernah, sedang, dan akan dilakukan diantaranya adalah :

a. Yang paling mendasar adalah dengan mengatasi masalah kependudukan yakni dengan mencoba mengendalikan pertumbuhan penduduk, karena disadari bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memicu munculnya pengangguran di masa mendatang, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kegiatan produksi.
b. Dengan tidak melupakan prinsip APBN, akan menambah sektor pengeluaran, baik itu pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran dari sektor investasi swasta guna mendukung terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat membuka peluang dan kesempatan kerja yang lebih banyak.
c. Di pihak lain dengan memberikan dan mengarahkan pendidikan sumber daya ke arah yan lebih mendesak, dengan memperbanyak pusat – pusat pelatihan kerja, serta dengan memberi kemudahan bagi pengelolaan sekolah – sekolah kejuruan. Harapannya agar kemampuan tenaga kerja Indonesia menjadi lebih siap dalam menyambut tantangan dunia kerja.
d. Usaha lainnya adalah dengan mencoba membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah – daerah yang selama ini kurang berkembang kegiatan ekonominya. Sehingga proses pemerataan kesempatan kerja menjadi lebih terjamin keberhasilannya, selain mengurangi konsentrasi tenaga kerja di pulau Jawa.
e. Tidak lupa di sektor luar negeri, mulai digalakannya ekspor jasa berupa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, meskipun untuk langkah terakhir ini masih memerlukan usaha yang lebih keras dari semua pihak, agar kepentingan dan nasib pekerja yang bekerja di luar negeri lebih baik.

DPR Setujui UU APBN 2010

DPR Setujui UU APBN 2010

Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2010. Dalam rapat kerja yang berlangsung di gedung DPR hingga Jumat dinihari, kesepuluh fraksi yang tergabung dalam Panitia Anggaran menyetujui RUU APBN 2010 untuk dilanjutkan guna mendapatkan pengesahan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution.
Dalam laporan Panja Belanja Pemerintah pusat disetujui belanja negara dalam RUU APBN 2010 adalah sebesar Rp1.047,6 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp725, 2 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp322,4 miliar. Jumlah ini meningkat sebanyak Rp44,67 triliun dibandingkan dengan APBN pada tahun 2009.
Rinciannya menurut jenis belanja, belanja Pemerintah Pusat terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp160.312,8 miliar, Belanja Barang Rp102.959,3 miliar, Belanja Modal Rp83.243,9 miliar, Pembayaran Bunga Utang Rp115.594,6 miliar. Kemudian, Subsidi non Energi sebesar Rp51.293,6 miliar, Belanja Hibah Rp7.092,0 miliar, Bantuan Sosial Rp69.582,4 miliar dan Belanja Lain-lain Rp28.637,8 miliar.
Berdasarkan organisasi, belanja Pemerintah pusat terdiri atas Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L) sebesar Rp385.093,9 miliar dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Non-K/L) sebesar Rp340.149,2 miliar serta anggaran Pendidikan sebesar Rp209.537,5 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program prioritas yang akan didanai oleh APBN 2010 adalah program kesejahteraan rakyat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur serta pertanian.
“Kemudian kita juga mendorong revitalisasi industri dan dunia sektor riil, penyelenggaraan reformasi birokrasi, meningkatkan anggaran untuk pengadaan alutista dan anggaran pendidikan 20 persen serta penanganan untuk program perubahan iklim,” ujarnya.
Ia menyampaikan penghargaannya kepada DPR karena memberikan kesempatan kepada pemerintahan hasil pemilu 2009 untuk terwadahi apabila memiliki suatu prioritas yang belum tertampung di dalam APBN ini dengan memberikan ruang gerak dan keleluasaan tambahan belanja hingga mencapai 2 persen atau sekitar Rp24 triliun.
“Kami menganggap ruang gerak ini akan memadai bagi pemerintahan baru apabila akan ada program-program yang memang membutuhkan implikasi anggaran dan yang lebih penting DPR memfasilitasi dengan suatu pembahasan bagi perubahan ini,” ujarnya.
Kemudian, Sri menambahkan dengan ketidakpastian kondisi global maupun nasional terutama berkaitan dgn asumsi, pemerintah berterima kasih karena telah memberikan tambahan cadangan risiko fiskal sebesar Rp3 triliun didalam konteks transfer ke daerah.
“Ini dilakukan karena pemerintah dan Dewan ingin mengurangi kesenjangan fiskal antar pusat dan antardaerah serta memberikan perbaikan didalam pelayanan publik bagi seluruh daerah dan masyarakat dalam hal ini perbaikan iklim investasi,” katanya.(*an/z)
sumber : Jakarta, matanews.com